• Ungkap Kasus 5 Napi Kabur
• Kanwil Kumham Turunkan Tim Investigasi
• Nardiyono: Kesalahan Prosedur atau Tidak

MUNTOK – Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung, Nardiyono Wibowo menegaskan, pihaknya akan menurunkan tim investigasi untuk melakukan pemeriksaan, terkait kaburnya 5 narapidana (napi) dari Rumah Tahanan (Rutan) Muntok, Kamis (17/5/2012).
Tim investigasi itu diturunkan guna mencari tau sebab kaburnya napi, dan mengungkap adanya dugaan keterlibatan pihak Rutan Muntok dalam kasus itu. Karenanya, Kapal Rutan Muntok, FX Yuli Purwanto pun akan ikut diperiksa.
“Senin nanti surat perintahnya akan saya tandatangani. Semuanya akan kita periksa, petugas yang waktu itu jaga, termasuk kepala rutannya,” kata Nardiyono kepada sejumlah wartawan saat mendatangi Rutan Muntok, Jumat (18/5/2012) kemarin.
Dikatakannya, pemeriksaan tersebut akan dilakukan untuk mengetahui secara pasti mengapa para napi itu bisa melarikan diri. Dan dari hasil pemeriksaan itu nantinya, baru akan diketahui apakah terjadi kesalahan atau tidak dari pihak petugas Rutan Muntok.
“Perlu pemeriksaan yang mendalam untuk mengetahui apakah terjadi kesalahan prosedur atau tidak sehingga napi tersebut bisa kabur,” ujar Nardiyono.
Terkait adanya napi lain yang disebut-sebut ikut membantu petugas jaga, saat lima napi tersebut hendak berusaha kabur, Nardiyono membenarkan. Menurutnya, ada tiga orang napi lain yang membantu petugas jaga saat kejadian, sehingga peristiwa yang lebih buruk lagi bisa dihindari.
“Petugas kita saat itu sangat terbatas sekali, beruntung ada napi lain yang ikut membantu, kalau tidak mungkin situasi akan bertambah kacau,” ungkapnya.
Untuk itu, kata Nardiyono, pihak Kanwil Kumham berencana memberikan penghargaan kepada tiga napi yang dinilai sudah sangat membantu petugas Rutan. Mengenai penghargaan apa yang akan diberikan, saat ini tengah dipertimbangkan terlebih dahulu.
“Kalau tidak menyalahi aturan, bisa saja kita berikan remisi kepada ketiganya, atau penghargaan yang lain, nanti masih kita pertimbangkan lagi,” tuturnya.
Sementara itu satu napi yang masih belum berhasil ditangkap yakni Johan, menurut Nardiyono saat ini masih diburu oleh petugas Rutan, bekerja sama dengan Polres Bangka Barat, Polsek Muntok dan Koramil Muntok. Johan dikbarkan lari ke dalam hutan Kampung Menjelang, dan belum berhasil ditangkap hingga kemarin.
“Saya juga ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada Kapolres, Kapolsek dan Danramil untuk yang telah ikut membantu kami, termasuk masyarakat yang juga ikut membantu kami mengejar napi yang kabur,” pungkasnya.
Diberitakan kemarin, Rutan Muntok, Kabupaten Bangka Barat, Kamis (17/5/2012) pagi heboh. Lima orang narapidana (napi) di rutan itu, sekitar pukul 08.00 WIB kabur dari penjara. Kelima napi kasus narkoba ini berhasil kabur setelah menyerang petugas keamanan rutan.
Tiga diantaranya berhasil dikejar dan ditangkap tidak jauh dari Rutan Muntok. Namun dua napi yakni Yanto dan Hadinata akhirnya tewas. Yanto diduga tewas akibat terjatuh dari atap rutan, sedangkan Hadinata terlibat bentrok fisik dengan petugas rutan. Sementara Johan, napi yang berhasil kabur sampai saat ini masih dalam pengejaran petugas.
Pihak rutan sempat menerangkan kepada wartawan bahwa napi yang berusaha kabur ini sebelumnya ada 9 orang. Mereka berpura-pura hendak meminjam jepitan (pemotong) kuku kepada petugas jaga, saat jam mandi napi. Namun tiba-tiba saja, salah satu dari mereka menyemprotkan air cabe dan cuka ke arah petugas.
Mendapati petugas jaga gelagapan, lima napi itu mempergunakan kesempatan untuk menerobos keluar rutan. Mereka sempat merebut kunci yang ada di tangan petugas jaga di pintu utama. Sehingga tiga napi berhasil keluar melewati pintu utama ke ruang penjara, sedang satu napi belum sempat keluar karena cepat dicegat petugas.
Tiga napi, usai menyerang petugas dengan air cabe langsung menaiki gedung rutan dan terjun melewati atap gedung. Johan berhasil kabur ke hutan belakang rutan, dan hingga sekarang belum ditemukan. Tapi naas bagi Yanto. Saat terjun dari atas genteng, napi warga Toboali Kabupaten Bangka Selatan itu terjatuh, terluka dan tewas.
Sementara Adinata, napi pendatang asal Palembang tewas akibat perkelahian hebat dengan petugas keamanan Rutan Muntok. Dua napi lainnya Suwoto serta Buchori mengalami luka-luka dan dilarikan ke rumah sakit akibat berkelahi dengan petugas, setelah tertangkap dalam pengejaran di luar rutan. Keduanya mengalami kritis dan terpaksa dirujuk ke RSUD Pangkalpinang.
Serangan yang dilakukan lima orang napi itu juga menyebabkan seorang petugas Rutan Muntok mengalami luka memar dan matanya disiram dengan air cabai. Melihat 5 napi berjuang keras untuk kabur sampai terlibat penyerangan, 4 napi lainnya mengurungkan niat melarikan diri dari penjara.
Pihak rutan membantah ada tembakan yang mengakibatkan napi meninggal. Ia menjelaskan, saat kejadian petugas jaga rutan hanya ada sebanyak empat orang karena hari libur nasional. Satu orang jaga di pintu ruang napi, dua di pintu utama dan satu petugas lagi mengawasi napi yang sedang gotong royong di luar rutan.
“Saya sempat kejar napi satu, karena ketika saya keluar setelah dengar suara ribut saya melihat ada orang lari pakai baju biru, langsung saya tangkap. Sementara dua napi lagi dikejar sama petugas,” kata Kepala Rutan, FX Yuli.
Pihaknya menurut Yuli sudah berkoordinasi dengan Polres Bangka Barat dan TNI untuk mengejar napi yang berhasil kabur tersebut. Sedang dua napi yang tewas mengalami luka memar di sebagian tubuh dan kepala diduga terkena benda keras. Namun Kepala Rutan belum berkomentar lebih jauh penyebab tewasnya dua napi itu.
Untuk diketahui, lima napi yang kabur menerebos hingga keluar gedung itu, merupakan napi tersangkut kasus narkoba dengan proses hukum dimulai tahun 2011. Kelimanya dinyatakan telah melanggar UU Nomor 35 Tahun 2009 karena memiliki, menyimpan dan ada yang sebagai pengedar narkoba.
Johan dan Suwoto alias Budi asal Lampung divonis 5 tahun penjara dan keduanya masuk Rutan Muntok sejak 9 Desember 2011. Hadinata asal Palembang terlibat kasus yang sama divonis pidana empat tahun, dan masuk rutan pada Agustus 2011. Sedangkan Yanto asal Selapan Sumatera Selatan divonis 5 tahun tiga bulan, masuk rutan pada 29 September 2011. Buchori juga merupakan narapidana kasus narkoba. (wan/1)

• Serbu Gedung DPRD Bangka Tengah
• Tak Terima Desa Disebut Kumuh
• Supli Daud Pilih tak Ngantor

KOBA – Lantaran tak terima desa dan kelurahan di Kabupaten Bangka Tengah (Bateng) dibilang kumuh oleh Supli Daud—anggota DPRD Kabupaten Bateng, sebanyak 13 orang kepala desa (kades) dan lurah Rabu (16/05/2012) mendatangi gedung DPRD Bateng. Mereka mencari Supli Daud dan mendesak agar anggota dewan itu meminta maaf di media massa. Para kades menilai pernyataan desa dan kelurahan kumuh itu, sudah dianggap mencemarkan nama baik desa.
Sayangnya, kedatangan para kades ke gedung rakyat itu hanya disambut oleh Kabag Keuangan Sekretariat DPRD Bateng. Pasalnya, kedatangan mereka tepat pada jam istirahat, sehingga tak satu pun wakil rakyat Bangka Tengah yang berhasil ditemui.
Para kades sempat kecewa setelah mengetahui Supli Daud pun tidak ada di kantor. Seperti diungkapkan oleh Khoirul, Kades Kulur Jalan Kecamatan Lubuk Besar, salah satu kades yang hadir.
“Sayang Supli Daud tak ngantor, padahal setelah berita di media massa pada Rabu (16/5/2012) keluar, kita ingin mengklarifikasi pernyataan Supli Daud itu terkait dasar pernyataannya maupun maksud serta tujuan dia berkata desa di Bateng kumuh itu apa,” ungkap dia.
Kendati saat itu tidak dapat menjumpai anggota DPRD atas nama Supli Daud, para kades mengaku akan kembali datang pada Senin (21/5/2012) menemui Supli Daud ataupun dewan lainnya.
“Kami para kades se Bateng dipastikan akan datang Senin lusa ke gedung rakyat, tujuan kami tidak lain menginginkan agar Supli Daud minta maaf ke publik atas pernyataannya melalui media massa cetak. Mengingat pernyataan Supli Daud itu bukan hanya membuat malu para kades, namun masyarakat se Bateng, lantaran dicap oleh masyarakat lain sebagai masyarakat kumuh,” tandasnya.
Khoirul merasa heran atas kinerja Supli Daud sebagai wakil rakyat. Seharusnya kata dia, Supli menyerap aspirasi rakyat bukan justru membuat keresahan di lingkungan masyarakat seperti ini.
“Agar semua pihak tidak merasa dirugikan dalam masalah ini, Supli Daud harus segera minta maaf melalui media massa. Jika tidak, maka Supli Daud harus menyebutkan desa yang ia sebut kumuh secara terang-terangan yang mana. Lalu ia juga harus memberitahukan dasar dia buat pernyataan itu apa tujuan dan manfaatnya bagi rakyat maupun daerah,” ujarnya.
Menurut Khoirul, harus dijelaskan pula oleh Supli soal banyaknya ilalang di desa-desa sehingga membuat kesah kumuh. “Nanti kami akan bawa contoh ilalang yang ia maksud ke hadapannya biar dia tahu bahwa betapa sulitnya kinerja kami sebagai ujung tombak roda pemerintahan Bateng dalam membangun. Kami juga nanti minta agar Supli berani menghadapi para kades, jangan hanya omong doang (omdo) di media cetak tanpa dasar jelas,” tegasnya.
Sebelumnya diberitakan harian ini edisi Rabu, 16 Mei 2012, Supli Daud menyoroti kinerja para kades dan lurah di Kabupaten Bateng mengenai kebersihan serta ketertiban di wilayah masing-masing. Supli menyatakan buruknya kebersihan di desa-desa di Kabupaten Bateng.
Politisi Partai Demokrat itu mengharapkan para kades dan lurah dapat memperhatikan ketertiban serta kebersihan desanya masing-masing, karena hal ini akan mencerminkan pencitraan Kabupaten Bateng. Apalagi saat ini Kabupaten Bateng sedang gencar melakukan promosi bidang pariwisata.
Jika hal ini tidak didukung dengan baik, dari berbagai sisi, salah satunya kebersihan desa, maka menurutnya pariwisata di Kabupaten Bateng pun akan sulit untuk dikembangkan kearah yang lebih baik.
“Sebaik apa pun program dari Pemkab, tapi kalau tidak didukung dengan kinerja yang baik dari para kades dan lurah, maka implementasi program tersebut akan menjadi terhambat,” katanya saat dijumpai di ruang kerjanya, Selasa (15/5/2012).
Supli mengaku saat ini miris melihat mayoritas desa-desa di Kabupaten Bateng tidak terjaga kebersihannya, bahkan tampak tidak terawat. Sehingga menimbulkan kesan kumuh bagi desa tersebut dan dapat menimbulkan citra yang negatif bagi Kabupaten Bateng.
“Saya melihat kebanyakan desa di Bateng ini, banyak ditumbuhi ilalang yang sangat tinggi. Ini kelihatan kumuh sekali. Hal ini tampak di depan rumah warga, bahkan di depan masjid sekalipun,” ungkapnya.
Ia mempertanyakan dimana peran para kades dan lurah sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah. Apalagi khusus untuk Kecamatan Pangkalan Baru yang merupakan daerah pemilihan dirinya dalam pemilihan anggota DPRD Bateng, dinilainya sangat kotor dan jauh dari kesan bersih.
“Kalau di Kecamatan Pangkalan Baru, kita cuma melihat bersihnya di sepanjang jalan menuju bandara saja. Selebihnya, banyak sekali desa-desa yang terkesan kumuh. Mana peran kades, lurah dan juga camat sebagai perpanjangan tangan pemerintah,” tanyanya.
Program bank sampah yang saat ini sedang dijalankan oleh Pemkab Bateng melalui Kantor Lingkungan Hidup, juga dinilai berjalan tidak maksimal, karena banyaknya desa dan kelurahan di Bateng yang belum menerapkannya. Padahal, hal itu menurutnya cukup baik dalam mengatasi permasalahan sampah yang menjadi salah satu faktor kebersihan.
“Program bank sampah kan sudah ada, kenapa tidak jalan. Setiap desa sudah ada motor sampahnya. Artinya, fasilitas sudah disediakan oleh pemerintah, namun kenapa tidak dimanfaatkan secara maksimal,” imbuhnya.
Lebih lanjut ditambahkannya, program pembersihan setiap desa dan kelurahan telah dianggarkan dalam di PPAS (Prioritas Plafon Anggaran Sementara) di perubahan APBD Kabupaten Bateng tahun 2012. Untuk itu, Supli berharap agar seluruh kades dapat memanfaatkan hal itu.
Selain itu, salah satu upaya untuk mengatasinya, para kades dan lurah harus lebih kreatif lagi agar dapat menumbuhkembangkan rasa kepedulian masyarakat terhadap lingkungan, seperti menghidupkan lagi budaya nenek moyang, yakni gotong royong.
“Intinya, kades dan lurah harus lebih kreatif. Jangan cuma berdiam diri saja, karena mereka lah yang harus menggerakkan partisipasi masyarakat di lingkungannya masing-masing,” tandasnya. (ran/1)

Komisi Diminta Revisi Jadwal Banmus

PANGKALPINANG – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (DPRD Babel) Ismiyardi menjanjikan, akan segera menggelar rapat khusus komisi untuk membahas permasalahan harga elpiji yang dinilai sangat tinggi, jika dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia.
Tingginya selisih harga yang dibeli Stasiun Pengisian dan Pengiriman Elpiji Khusus (SPPEK) di Muntok dari Pertamina, dengan daerah lain yang juga memiliki SPPEK, diduga sebagai pemicu mahalnya elpiji di tingkat pengecer di Babel.
SPPEK Muntok harus membeli seharga Rp80.208 pertabung 12 kilogram ke Pertamina Jakarta, sementara SPPEK daerah lain seperti Lombok Pontianak, Banjarmasin hanya mengeluarkan uang Rp62.356 pertabung 12 kg.
Terjadi selisih sekitar Rp18 ribu lebih pertabung antara SPPEK di Bangka yang membeli Rp6 ribu lebih perkilo elpiji dengan SPPEK daerah lain yang membeli 5.196 rupiah perkilogram. Karenanya, pekan lalu, para aktivis Poros Muda Babel yang terdiri dari aktivis gabungan tokoh pemuda serta mahasiswa menggelar unjuk rasa memprotes ketidakadilan tersebut ke DPRD Provinsi Babel.
“Iya, sesuai penyampaian aspirasi dari Poros Muda Babel soal harga elpiji yang tinggi tetap menjadi prioritas saya. Saya sudah meminta dan membuat surat kepada komisi untuk merevisi jadwal Banmus agar pembahasan soal elpiji dapat dijadwalkan lebih awal. Paling cepat kita akan agendakan dapat digelar rapat komisi pada minggu ke IV, Mei mendatang,” kata Dodot sapaan Ismiryadi kepada Rakyat Pos, Jumat, (18/5/2012) kemarin.
Pernyataan Dodot ini menindaklanjuti janji DPRD Babel kepada para pengunjuk rasa bahwa, pembahasan mahalnya elpiji di Babel, diperkirakan paling lama seminggu sejak demo berlangsung. Bahkan Ketua DPRD berjanji akan menindaklanjutinya hingga ke Pertamina Pusat, BPH Migas dan Dirjen Energi Kementerian terkait.
Disinggung, mengenai waktu seminggu yang dijanjikan saat penyampaian aspirasi beberapa waktu lalu, Dodot mengatakan, merevisi jadwal rapat di komisi bukan perkara mudah. Harus dicari waktu yang tepat untuk itu, mengingat semua permasalahan yang menjadi topik pembahasan rapat di komisi pun tidak kalah pentingnya.
“Iya kemarin kita meminta waktu seminggu untuk menjadwalkan rapat dan merevisi jadwal di Komisi II yang memang membidangi masalah tersebut. Yang jelas saya janjikan akan secepatnya dibahas tentu dengan mengundang pihak-pihak terkait seperti Pertamina, Disperindag, Distamben, dan agen-agen penyalur elpiji di Babel,” katanya.
Dodot mengharapkan kepada masyarakat untuk dapat bersabar, karena menurutnya permasalahan elpiji tersebut memang merupakan masalah yang serius dan tidak boleh dibiarkan berlarut larut.
“Yang jelas dari pertemuan nanti kita akan mencarikan solusi, karena permasalahan elpiji ini merupakan masalah yang menurut saya sangat penting. Kenapa bisa ada selisih-selisih harga? Apakah permasalahannya, dan bagaimana solusi dari pihak pihak terkait dalam menyikapi masalah ini,” ungkapnya.
Ketua Komisi II DPRD Babel, Didit Srigusjaya ketika dihubungi mengatakan, saat ini memang pembahasan elpiji itu belum dijadwalkan untuk membahas. Termasuk masalah perbedaan selisih harga elpiji tersebut.
“Belum, saat ini belum dibahas, namun kita akan agendakan untuk membahas itu,” katanya singkat.
Sementara itu, Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Babel, Aldan Djalil dihubungi terpisah menyatakan kesiapannya jika diundang oleh pihak legislatif untuk membahas masalah elpiji yang dinilai terdapat selisih harga dibandingkan dengan beberapa provinsi lain di Indonesia.
“Kita tunggu, jika diundang kita siap saja. Nanti kan dalam rapat bisa diketahui apa penyebab, dan mungkin bisa dicari solusi bagaimana untuk menekan harga elpiji seminimal mungkin,” ucapnya.
Dikonfirmasi terpisah, Direktur Utama PT Bina Mulya Jaya Abadi (BMJA) selaku perusahaan SPPEK di Muntok, Leo Wijaya juga mengaku siap jika dipanggil oleh DPRD untuk menjelaskan selisih harga yang dipertanyakan para pengunjuk rasa.
“Saya siaplah, ini untuk orang banyak. Kalau dipanggil untuk memberi keterangan kita siap datang. Saya sudah menyiapkan segala berkas yang dibutuhkan sejak demo masalah itu kemarin. Intinya kita siap untuk dikonfrontir,” tandasnya. (fan/1)

Untuk Normalisasi Harga, Tertibkan Pengecer

Sementara itu, Humas Pertamina Pemasaran II Sumbagsel, Roberth MV saat dikonfirmasi via telepon tadi malam menyebutkan, mahalnya harga elpiji di Babel hingga mencapai angka Rp125 ribu pertabung itu dimungkinkan harga di tingkat pengecer. Untuk harga agen menurutnya hanya berkisar harga resmi di Rp100 ribu sampai dengan Rp105 ribu pertabung.
“Harga Rp125 ribu pertabung itu harga di level pengecer. Harga agen itu antara Rp100 ribu sampai Rp105 ribu pertabung (harga resmi). Jadi sebaiknya konsumen agar membeli di agen jangan di pengecer,” katanya.
Roberth menghimbau untuk normalisasi harga elpiji di tingkat pengecer, sebaiknya ada ikut campur tangan pemerintah daerah, karena pengecer sangat susah ditertibkan.
“Kondisi harga LPG di level pengecer diluar jalur/lingkup distribusi Pertamina. Makanya diperlukan Pemda melalui dinas terkait untuk penertiban dalam hal ini Disperindag berkoordinasi dengan Pol PP atau dinas terkait. Sehingga perlu dibedakan antara harga pengecer dan harga resmi SPPBE, sebab penentuan harga tidak melalui Unit namun Pusat,” jelasnya.
Untuk adanya indikasi korupsi terhadap perbedaan harga itu, Roberth menyatakan tidak mungkin. “Rasanya tidak relevan dengan kondisi ini,” ucapnya.
Ditanya lagi soal adanya perbedaan harga pembelian elpiji di tingkat SPPEK antara SPPEK Bangka di Muntok yang membeli seharga Rp80.028 pertabung 12 kg atau Rp6 ribu lebih perkilonya, dengan daerah lain yang mendapat harga lebih murah yakni Rp5.196 perkilo atau Rp62.356 pertabung, Roberth malah balik mempertanyakan SPPEK mana yang membeli elpiji sekitar Rp62 ribu pertabungnya.
“Di SPPEK mana yang sekitar 62 ribu pertabung? Tolong tunjukan dan sebutkan dan dari siapa sumbernya? Di Palembang harga jual paling rendah Rp72 ribu dan harga tersebut sudah hampir sama dengan harga di Jawa dan Medan. Harga jual Pertamina sudah mendekati Rp70 ribu. Jadi kalau ada yang hanya Rp62 ribu tolong tunjukkan. Sudah saya bilang ada 2 harga yaitu harga resmi dan harga pengecer,” tulisnya dalam pesan singkat.
Menurut Roberth, memang perlu Pemda untuk menentukan HET elpiji diperlukan di tingkat pengecer dan menertibkan pengecer.
Disinggung bahwa dari perbedaan harga itulah harga elpiji di Babel menjadi mahal dan adanya indikasi tindakan korupsi dalam perbedaan harga beli SPPEK di Pertamina, Roberth mempertanyakan dari sisi mana terjadi korupsinya.
“Jadi kalau bicara korupsi, tolong dijabarkan dari sisi mana korupsinya dan dengan data yang jelas. Jangan kira-kira atau menduga-duga berbahaya itu nanti. Harga (elpiji) mahal itu pengecer yang buat sendiri, sewajarnya maksimal (harga) Rp110 ribu perkiraannya,” tandas Roberth. (ahy/1)

• 2012, Capai Rp548 Miliar
• Pariwisata Sumbang 20 %

PANGKALPINANG – APBD Kota Pangkalpinang mengalami kenaikan yang signifikan. Kalau tahun sebelumnya hanya Rp300-an miliar, tahun ini mencapai Rp548 miliar.
Demikian dikemukakan Ketua DPRD Kota Pangkalpinang, Suhaili Ishak kepada Rakyat Pos, baru-baru ini.
Menurutnya, berbagai cara dilakukan untuk meningkatkan APBD Bagi Pangkalpinang. “Kita melakukan koordinasi ke beberapa pihak agar APBD kita setiap tahunnya meningkat,” ujarnya.
Adanya peningkatan jumlah anggaran yang masuk bagi dearah, hal tersebut mencerminkan berhasilnya suatu kepemimpinan. “Pemerintahan yang berhasil itu adalah pemerintah yang dapat merubah atau meningkatkan berbagai aspek, termasuk didalamnya penyerapan pendanaan bagi daerah,” terang Suhaili.
Ia menjelaskan, dari data yang dimiliki DPRD Kota Pangkalpinang, setiap tahun dana APBD Kota Pangkalpinang mengalami peningkatan sekitar 15 persen. “Bahkan beberapa tahun lalu kita pernah mencapai peningkatan dana APBD Kota Pangkalpinang menembus angka 25 persen. Dan hal inilah yang menjadi PR kita untuk melakukan peningkatan terus,” tandasnya.
Lebih lanjut Suhaili mengungkapkan, bila dana APBD mengalami kenaikan, otomatis dana Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan naik. “Kita akui beberapa tahun ini APBD kita naik, dan PAD kita pun ikut mengalami kenaikan,” timpalnya.
Untuk mencapai peningkatan anggaran ini, kata Suhaili, diperlukan kerjasama antara Legislatif dan Eksekutif, melalui SKPD yang ada.
Terpisah, Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga (Disparpora) Kota Pangkalpinang, Akhmad Elvian mengatakan, peran pariwisata bagi Kota Pangkalpinang dalam pembangunan menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat dari tahun ke tahun. Seperti pada tahun 2011, pendapatan dari sektor kepariwisataan menyumbang 20,44 persen bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terutama dari pajaknya.
Disebutkannya, kunjungan wisatawan di Kota Pangkalpinang mengalami peningkatan mencapai 105,15 persen, dibanding tahun 2010. “Kita berbangga di sektor pariwisata, tahun 2011 lalu mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Kita mengharapkan di tahun ini 2012 dapat ditingkatkan kembali,” harapnya.
Secara nyata dalam rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional Indonesia, tahun 2010-2025, seperti halnya tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 50 tahun 2011, dijelas Elvian, Kota Pangkalpinang merupakan salah satu kawasan pengembangan Pariwisata Nasional (KPPN) di 50 Destinasi Pariwisata Nasional di Indonesia.
“Kota Pangkalpinang memiliki beberapa produk unggulan bagi wisatawan lokal maupun wisatawan manca negara,” tukasnya.
Untuk pasar pariwisata nusantara, lanjut dia, diarahkan pada jenis kegiatan wisata perkotaan seperti rekreasi dan hiburan, belanja, kuliner, budaya. Sedangkan untuk pasar mancanegara dikaitkan dengan eksistensi jalur wisata Jawa – Sumatera, dan potensi destinasi wisata.
Dalam hal ini Kota Pangkalpinang menempatkan diri sebagai kota point of distribution. Dibanding dengan jumlah wisatawan manca negara yang masih relatif rendah dan dengan potensi wisata yang jauh lebih besar dan beragam dibanding dengan daerah sekitar, baik di dalam maupun di luar Pulau Bangka, Pangkalpinang cukup memiliki potensi dan peluang untuk menarik lebih banyak wisatawan.
“Kita mengakui Kota Pangkalpinang memiliki potensi untuk menarik wisatawan berkunjung ke Pangkalpinang,” ucapnya.
Untuk meningkatkan industri pariwisata di Kota Pangkalpinang, menurutnya, yang penting dilakukan adalah memperkenalan dan mempromosikan potensi wisata yang ada. “Saat ini kita memiliki sekitar 30 lebih potensi yang ada di Kota Pangkalpinang,” kata Elvia. (end/3).

Peringati HUT ke15

PANGKALPINANG – Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 3 Pariwisata Pangkalpinang, sangat optimis mencapai kelulusan Ujian Nasional 100 persen, untuk itu Rabu (16/5) lalu Sekolah ini menggelar syukuran sekaligus pelepasan siswa XII. Acara ini juga guna memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) sekolah ke-15.
Kepala SMKN 3, Januardi menyatakan, acara pelepasan siswa kelas XII tersebut sekaligus doa untuk siswa XII SMKN 3 Pariwisata yang telah melaksanakan Ujian Nasional (UN) 2012 sebanyak 181 siswa, yang tidak lama lagi akan menerima pengumuman hasil UN.
“Kita berharap kelulusan 100 persen untuk tahun ini, seperti pencapaian tahun sebelumnya,” ungkap Januardi kepada wartawan, seraya bangga terhadap peserta didiknya yang sebagian sudah bekerja.
Kata Januardi, dilaksanakannya peringatan HUT SMKN 3 Pariwisata kali ini berdasarkan Surat Keputusan (SK) pertama keluarnya izin mendirikan sekolah tersebut tertanggal 16 Mei 1998. Dan tepat tanggal 16 Mei 2012 ini juga, sekolah telah memasuki tahun usia ke-15.
“Tidak terasa SMKN 3 Pariwisata telah memasuki usia ke-15. Dalam usia yang ke-15 tahun ini, banyak sekali pencapaian prestasi maupun yang lainnya dan tak lepas juga berkat dukungan dari berbagai pihak,” katanya.
lanjutnya, yang terpenting lagi bagi sekolah adalah kebanggaan terhadap anak didik , sebab sesuai laporan yang didapatkan 50 persen dari jumlah siswa XII ini sudah bekerja di dunia usaha yang ada di Bangka Belitung. Padahal ijazahnya saja belum ada.
Oleh sebab itu, lanjutnya, kedepan sekolah berupaya ingin mandiri. “Tanpa membebankan pemerintah, sekolah kedepannya berusaha untuk mandiri. Dan kita yakini, kita mampu. Adapun perencanaan pembangunan, beberapa fasilitas olahraga akan dibangun,” tukas Januardi.
Kegiatan yang berlangsung tepat di halaman SMKN 3 Pariwisata dengan menampilkan beragam kreasi paduan suara, seni tari dan peragam busana siswa yang diramaikan oleh siswa-siswi beserta orangtua, jajaran dewan guru dan perwakilan Walikota serta Dinas Pendidikan Kota Pangkalpinang. (Mg34/6)

Untuk Kecamatan di 3 Kabupaten

PANGKALPINANG – Pada tahun 2012, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) kebagian kucuran dana sebesar Rp20.065.000.000 dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan pemerintah pusat untuk bantuan langsung masyarakat (BLM) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri.
BLM ini, menurut keterangan Kepala Badan Pemperdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Babel, Rusli Zaidan, akan dialokasikan pada Kecamatan-Kecamatan yang ada di tiga kabupaten di Babel, yakni di kabupaten Bangka Barat, kabupaten Bangka Tengah dan Belitung Timur.
“Secara total bantuan langsung masyarakat (BLM) untuk PNPM Mandiri perdesaan ditambah dana pendimping yang dikucur masing-masing kabupaten/kota penerima BLM senilai Rp24.615.000.000. Dana pendamping yang dikucur masing-masing APBD kabupaten/kota penerima BLM sejumlah Rp4.550.000.000,” kata Rusli kepada Rakyat Pos, baru-baru ini.
Untuk Kabupaten Bangka Barat dialokasikan untuk di Desa-Desa di Kecamatan Tempilang, Simpang Katis,Kelapa, Jebus, Parit Tiga. Kabupaten Bangka Tengah dialokasikan untuk Desa-Desa di Kecamatan, Koba, Pangkalan Baru, Simpang Katis, Sungai Selan, Namang, Lubuk Besar. dan Di Belitung Timur akan dialokasikan pada Desa-Desa di Kecamatan Dendang, Gantung, Simpang Pesak, Simpang Renggiang.
Program ini, kata dia, merupakan salah satu mekanisme program pemberdayaan masyarakat yang digunakan PNPM Mandiri dalam upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja di wilayah perdesaan.
“Program ini memusatkan kegiatan bagi masyarakat Indonesia di wilayah perdesaan. menyediakan fasilitasi pemberdayaan masyarakat/ kelembagaan lokal, pendampingan, pelatihan, serta dana Bantuan Langsung untuk Masyarakat (BLM) kepada masyarakat secara langsung,” tuturnya.
Dia menambahkan, dalam PNPM Mandiri Perdesaan, seluruh anggota masyarakat diajak terlibat dalam setiap tahapan kegiatan secara partisipatif, mulai dari proses perencanaan, pengambilan keputusan dalam penggunaan dan pengelolaan dana sesuai kebutuhan paling prioritas di desanya, sampai pada pelaksanaan kegiatan dan pelestariannya.
Dalam mekanisme pelaksanaannya, masyarakat melakukan musyawarah di tingkat desa dan kecamatan untuk memutuskan usulan kegiatan prioritas yang akan didanai. Keputusan akhir mengenai kegiatan yang akan didanai, diambil dalam forum musyawarah antar-desa (MAD) di tingkat kecamatan, yang dihadiri oleh wakil–wakil dari setiap desa dalam kecamatan yang bersangkutan.
Rusli melanjutkan, pilihan kegiatan adalah open menu untuk semua investasi produktif, kecuali yang tercantum dalam daftar larangan (negative list). Dalam hal terdapat usulan masyarakat yang belum terdanai, maka usulan tersebut akan menjadi bahan kajian dalam Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan masyarakat Melaksanakan Kegiatan Mereka. Dalam forum musyawarah, masyarakat memilih anggotanya sendiri untuk menjadi Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) di setiap desa untuk mengelola kegiatan yang diusulkan desa yang bersangkutan dan mendapat prioritas pendanaan program.
“Fasilitator Teknis PNPM Mandiri Perdesaan akan mendampingi TPK dalam mendesain sarana/ prasarana bila usulan yang didanai berupa pembangunan infrastruktur perdesaan, penganggaran kegiatan, verifikasi mutu dan supervisi. Para pekerja yang terlibat dalam pembangunan sarana/prasarana tersebut berasal dari warga desa penerima manfaat. TPK harus memberikan laporan perkembangan kegiatan minimal dua kali dalam pertemuan terbuka desa, ada monitoring juga yang akan dilakukan dari Pemda Kabupaten/Kota. Audit dari BPKP dan tim perwakilan dari Bank Dunia juga akan turun memeriksa untuk di Babel, staf Bank Dunia diwakili oleh ibu Ani Himawati,” tandasnya. (nov/3).