Kanwil Kemenkumham Babel Canangkan WBK/WBBM

RAKYATPOS.COM, PANGKALPINANG

---  Kementerian Hukum dan Hak Asasi

Manusia ( Kemenkumham)  Kantor Wilayah

Bangka Belitung (Babel), mencanangkan pembangunan zona integritas (ZI) wilayah

bebas korupsi/ wilayah birokrasi bebas melayani (WBK/WBBM). Hal ini ditandai

dengan penandatanganan pencanangan WBK/WBBM oleh Kakanwil dan kepala satuan

kerja se-Babel, di Kanwil Kemenkumham Babel, yang disaksikan oleh Ombudsman RI

perwakilan Babel, Kejati dan Polda Babel, Selasa (16/2/2021).

Kepala Kanwil Kemenkumham Babel,

Anas Saepul Anwar mengatakan, pencanangan ini merupakan bentuk komitmen dalam

memberikan pengabdian dan loyalitas tanpa batas, seluruh jajaran akan berjanji

sepenuh hati memberikan yang terbaik.

"Kami siap melaksanakan

hal-hal yang digariskan, melaksanakan target kinerja, dengan action plan,

memberikan pelayanan dengan sepenuh hati, jujur, amanah, terpercaya, dan semua

layanan harus diberikan sepenuh hati, " ungkap Anas, saat  pencanangan WBK/WBBM.

Ia mengatakan, dari 12 UPT di

Kanwil Kemenkumham Babel, pada tahun 2020 lalu baru tiga satker yang sudah

mendapatkan  WBBM Kantor Imigrasi Kelas

II TPI Tanjungpandan, dan WBK Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pangkalpinang dan

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan (LPP) Kelas III Pangkalpinang.

"Mudah-mudahan tahun ini,

bisa bertambah, ada peningkatan. Memang ini kerja berat, serius, dan harus

diupayakan agar zona integritas bisa diwujudkan setahap demi setahap, "

harapnya.

Ia menegaskan, ZI WBK/WBBM ini

bukan lagi perlombaan tetapi keharusan yang harus laksanakan setiap Kanwil,

membuktikan, bahwa jajaran Kemenkumham mampu memberikan bukti nyata melayani

dengan ikhlas dan sepenuh hati.

Selain pencanangan ZI WBK/WBBM,

Jajaran ASN Kemenkumham juga mengucapkan janji kinerja tahun 2021, yang

dibacakan oleh Kakanwil, dan diikuti oleh seluruh pegawai yang hadir dalam

pencanangan tersebut.

"Janji kinerja ini, untuk

menjaga dari penyimpanan dan korupsi, 

integritas dan dipertanggungjawabkan. Jangan sekali-kali bermain dengan

uang negara, karena kita diawasi, bukan saja oleh instansi terkait, tetapi juga

oleh Allah SWT, " ingatnya.

Di tengah pandemi, Kemenkumham

memiliki aplikasi pembelajaran yang bisa diunggah oleh seluruh ASN melalui

ponsel, sehingga tak ada alasan bagi ASN untuk tidak mengembangkan keterampilan

diri. ASN, tegasnya, dituntut mengembangkan diri yang terampil dinamis,

adaktif.

"Kemenkumham sudah punya

pembelajaran yang bisa diakses dan dimana saja, sehingga tidak ada lagi alasan

tidak tersentuh pendidikan dan keterampilan, " imbuhnya.

Kemenkumham juga meningkatkan kolaborasi,

dan sinergi, ASN harus menjadi perekat pemersatu bangsa dalam bingkai NKRI.

"Kenudian, mengoptimalkan

pemanfaatan teknologi informasi dan transformasi digital dalam mewujudkan good

goverment. Ini menghindari tatap muka langsung dengan penggunaan layanan, untuk

hindari pungli dan gratifikasi," tuturnya.

Keoala Ombudsman Republik

Indonesia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Shulby Yozar Ariadhy,

mengapresiasi Kanwil Kemenkumham Babel yang mencanangkan ZI WBK/WBBM, hal ini

merupakan  komitmen untuk menuju

WBK/WBBM.

"Saya yakin bahwa

kemenkumham akan mampu mewujudkan janji kinerjanya, semoga WBK/WBBM bisa

terealisasikan, apalagi di lingkungan kemenkumham sudah ada 72 satker WBK dan

62 WBBM," ujarnya.

Ia menilai, pemenuhan pelayanan

publik bersifat dimensional. Dibutuhkan biroksi yang secara cepat menyesuaikan

dengan perubahan yang ada, bisa saja ada regulasi atau tata kelola yang tak

relevan, dan harus disesuaikan, salah satunya melayani dengan baik, dengan

layanan baik yang baik ini, tentunya akan berdampak pada manfaat yang dirasakan

masyarakat. (nov)