Kiri Sayap
kanan Sayap Kategori
Dibawah Menu

Kebijakan “The Right Man on The Right Job”

Oleh: M.L. Astri Prehtin Noviana

Kepala Subbag Kepegawaian Kanwil DJPb Prov. Kep. Babel

Sumber daya manusia tak henti-hentinya menjadi tema hangat untuk diperbincangkan, maupun untuk diperdebatkan dalam suatu organisasi, terkait dengan optimalisasi kinerjanya, baik organisasi sektor publik maupun sektor swasta. Manusia sebagai komponen dalam suatu sistem mempunyai peran utama dalam setiap faktor, dikarenakan sebagai pelaku, perencana, dan penentu terwujudnya suatu sistem dalam organisasi. Sumber daya manusia kaitannya dengan sektor publik kita kenal dengan sebutan Aparat Sipil Negara. Dalam organisasi masalah kepegawaian menjadi tema yang apik untuk selalu di angkat. Di Negara Indonesia terkait kepegawain di atur dalam  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok - Pokok Kepegawaian, dalam rangka usaha mencapai tujuan nasional untuk mewujudkan masyarakat madani yang taat hukum, berperadaban modern, demokratis, makmur, adil, dan bermoral tinggi.

 

Oleh sebab itu, diperlukan pegawai yang merupakan unsur aparatur negara untuk bertugas sebagai abdi masyarakat, yang menyelenggarakan pelayanan secara adil dan merata, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila dan Undang- Undang Dasar 1945, negara Indonesia memerlukan sosok para pegawai yang mempunyai kemampuan dalam melaksanakan tugas secara professional, serta bertanggung jawab dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan, serta bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

 

Sumber  daya manusia merupakan hal yang sangat penting dalam mencapai tujuan organisasi. Bahkan ada yang mengemukakan bahwa manajemen sumber daya manusia didefinisikan sebagai suatu proses pengembangan yang berkaitan dengan kualitas pegawai. Kehidupan suatu organisasi memiliki beberapa ancaman baik dari pihak internal dan pihak eksternal dari segala sumber-sumber daya yang dimiliki. Asset organisasi yang paling penting adalah sumber daya manusia. Dengan kemampuan yang dimiliki akan mempengaruhi perkembangan kehidupan organisasi. Oleh sebab itu, dalam menempatkan pegawai yang tepat akan mempermudah mencapai tujuan dari organisasi tersebut. Menempatkan pegawai sesuai dengan potensinya tidaklah mudah, harus sesuai dengan kebutuhan organisasi dan kemampuan yang dimiliki oleh pegawai. Prinsip the right man on the right place harus menjadi dasar bagi bagian kepegawaian dalam menempatkan pegawai dalam organisasi, sehingga yang dituntut oleh organisasi dapat terealisasikan. Kebijakan tidak semua dapat diterima oleh berbagai pihak, apabila terjadi kegagalan dalam melakukan penempatan kerja maka akan memberikan dampak yang tidak baik bagi organisasi. Dalam memberikan penempatan harus melihat aspek penting seperti halnya keadilan dan efisiensi yang mengacu pada spesifikasi pekerjaan dan deskripsi pekerjaan, dengan kata lain penempatan orang yang tepat untuk jabatan yang tepat.

 

Penempatan yang tepat memiliki beberapa hal yang harus disesuaikan, seperti halnya pengalaman, kemampuan akademik, serta kesehatan fisik dan mental. Dengan memperhatikan beberapa hal tersebut, maka akan timbul gairah kerja dan meningkatkan kinerja pegawai.  Pada Aparatur Sipil Negara penataan organisasi merupakan bagian integral dari reformasi birokrasi yang dilakukan oleh pemerintah, untuk mewujudkan clean governance dan good governance. Bertahun-tahun pemerintah berupaya untuk mewujudkan clean governance pada organisasi-organisasi pemerintahan terkait sumber daya manusia. Filosofi dari aspek reformasi organisasi, bahwa semua strata dan jenjang secara fundamental memiliki fungsi sebagai pelayanan publik. Dengan demikian tata laksana dan organisasi harus di desain secara tepat supaya mampu adaptif dan mampu merespon kebutuhan dan tuntutan masyarakat. Seluruh organisasi berlomba-lomba untuk memiliki konsep ramping struktur dan kaya fungsi, konsep tersebut merupakan alternatif saat ini dan dianggap tepat untuk pengurangan struktur organisasi.

 

Dibalik penataan pada birokrasi pemerintahan, harus dipahami juga bahwa seorang pejabat akan melakukan pekerjaan secara berhasil guna dan berdaya guna apabila yang bersangkutan mengetahui dengan jelas posisi dalam organisasinya. Hal itu sangat penting bagi pegawai, guna mengetahui peran yang jelas atas pekerjaannya, guna pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan. Apabila hal tersebut tidak dipikirkan oleh organisasi maka akan kesulitan untuk di masa datang dikarenakan tidak menempatkan pegawai berdasarkan atas bakat atau kemampuannya. Penempatan pegawai merupakan bagian dari perencanaan strategis dari organisasi, serta merupakan bagian dari keputusan untuk melihat ke efektifan dari seorang pegawai. Membuat seorang pegawai untuk selalu konsisten tidaklah mudah, banyak faktor yang akan dialami pegawai karena berjalannya waktu. Tanda-tanda tersebut haruslah dapat dibaca oleh organisasi, dan segera menyiapkan solusinya.

 

Pada penempatan pegawai yang tidak tepat dan tidak adil, akan mempengaruhi kesehatan organisasi di masa yang akan datang. Pegawai harus diberikan kejelasan dalam setiap pekerjaan yang di lakukannya, kejelasan pekerjaan itu sangat penting yang tidak hanya berlaku untuk pegawai baru melainkan untuk pegawai lama, sehingga tidak ada pegawai yang bertanya untuk apa dan akan memberikan efek apa untuk organisasi di masa yang akan datang. Dampak yang baik akan dialami oleh pegawai apabila organisasi memberikan motivasi dengan memberikan kebutuhan sosialnya, dan itu merupakan tanggungjawab organisasi untuk menjadikan pegawai lebih optimal dan berguna serta memberikan fasilitas dengan memberikan penempatan yang benar untuk pegawainya. Karier seorang pegawai harus merupakan bagian dari rangkaian pengalaman yang dapat diintegrasikan dengan harapan pribadinya, keluarga dan norma yang ada di masyarakat.

 

Implementasi dari konsep the right man on the right place / job untuk beberapa organisasi saat ini, masih kurang dari harapan. Beberapa organisasi masih belum dapat menempatkan pegawai-pegawainya pada posisi ideal yang sesuai dengan kompetensi, pendidikan, dan keahliannya. Beberapa penulis pernah mengungkapkan konsep the right man on the right place/ job ini, dan sampai sekarang masih menjadi hal yang eksis dialami oleh pegawai di organisasi manapun. Konsep tersebut sangat cocok dan ditujukan untuk Negara-negara maju seperti Inggris, Amerika dan beberapa Negara maju lainnya, karena telah memiliki kemajuan di bidang teknologi dan ilmu pengetahuan.

 

Untuk organisasi di Negara kita yang sedang berkembang ini, konsep tersebut seharusnya tidaklah menjadi hambatan dan menjadi dilema untuk diterapkan. Untuk mewujudkan reformasi birokrasi, maka perlu untuk mengaktualisasikan konsep penempatan pegawai pada tempatnya untuk organisasi yang efektif. Beberapa hambatan yang terjadi pada masa sekarang,  masih adanya pengaruh politisasi yang menghegemoni, dalam masalah penempatan pegawai di beberapa organisasi sekarang ini. Sehingga hal tersebut menyebabkan beberapa pegawai memaksakan diri atau dipaksa dengan tanda kutip untuk berpolitik praktis dengan asumsi apabila mereka tidak melakukan yang diminta, maka mereka akan terancam dalam posisi mereka saat ini. Hal seperti itu, seharusnya tidak terjadi pada organisasi-organisasi di negara kita, dengan adanya “ancaman” ringan, maka akan justru membuat demotivasi pegawai dalam melakukan pekerjaan mereka sehari-hari. Bekerja tidak hanya mengerjakan sesuatu karena alasan agar atasan senang atau agar posisi “aman”, tetapi lebih kepada aktualisasi diri untuk berkembang dengan tujuan kemajuan organisasi.

 

Sumber daya manusia menjadi hal utama yang harus diperhatikan, karena penggerak strategis dalam menyelenggaran tugas-tugas umum organisasi, serta pengambil keputusan. Analisa harus dilakukan secara berkala untuk mengetahui kemampuan, keinginan, dan apa yang dihasilkan pegawai untuk suatu organisasi. Berjalannya waktu, pengetahuan merupakan salah satu aspek dalam keberhasilan pekerjaan yang dilakukan oleh seorang pegawai. Seperti contoh apabila pendidikan tidak tinggi, tetapi pegawai tersebut memiliki pengetahuan serta pekerjaan yang baik, maka berhak berkesempatan untuk suatu jabatan tertentu. Betapapun sempurnanya suatu teknologi, sumber daya manusia tetaplah asset yang terpenting, karena dapat menciptakan semangat, karya dan kreatifitas, dan tidak akan tercapai tujuan organisasi tanpa aspek manusia (the man behind the gun). (***).

 

Diatas Footer
Light Dark