Kiri Sayap
kanan Sayap Kategori
Dibawah Menu

Membludaknya Tenaga Kontrak Buah Simalakama Bupati Bangka

Magrizan,  S. Si,  Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Bangka (foto : dok pribadi)
Magrizan, S. Si, Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Bangka (foto : dok pribadi)

Membludaknya Tenaga Kontrak, Buah Simalakama Bupati Bangka

SUNGAILIAT - Menyikapi membludaknya perekrutan tenaga kontrak di wilayah kerja Pemerintah Kabupaten Bangka menjadi sorotan Polikus Partai Hanura,  Apt.  Magrizan, S. Si yang juga anggota Komisi I DPRD Kabupaten Bangka. Ia menilai kebutuhan tenaga kontrak memang dibutuhkan Pemerintah daerah dalam membantu tugas - tugas ASN. Hanya saja,  dengan jumlah tenaga kontrak yang ada hingga saat ini tentu menyebabkan ketidakefektifan dan pemborosan anggaran ditengah tengah ketidaksehatan APBD Pemkab Bangka. 

"Tenaga kontrak keberadaannya memang  dibutuhkan Pemda untuk membantu ASN dalam menjalankan tugas sehari hari,  namun dengan jumlah tenaga kontrak yang sangat besar smpai hari ini sangatlah tidak efektif dan tentu akan berakibat pada pemborosan anggaran daerah, apalagi APBD Kabupaten Bangka saat ini dalam kondisi tidak sehat,"ujar Magrizan dalam rilisnya Sabtu (6/3/2021). 
 

Dikatakannya, dalam perekrutan tenaga kontrak secara masif oleh kebijakan Bupati Bangka, Mulkan, SH.MH. tidak sesuai prinsip transparasi dan akuntanbilitas. Sehingga beban anggaran yang sangat besar menjadi buah simalakama dan tidak menunjukan Ketidakkonsistenan Pemerintah Kabupaten Bangka.  

"Saya pikir tidak sesuai dengan prinsip transparansi & akuntabilitas, sekarang mungkin baru terasa beban anggarannya. Kebijakan ini saya nilai seperti buah simalakama, dimana ini menunjukan ketidakkonsistenan Pemda Bangka dalam hal ini. Bupati dalam mengambil kebijakan, yang sebleumnya dengan alasan untuk mengurangi pengangguran sering melakukan perekrutan tenaga kontrak secara masif dan tertutup tanpa proses seleksi, akan tetapi saat ini sdh ada rencana untuk mengurangi atau memangkas tenaga kontrak sebanyak 50 persen dari 3000an lebih jumlah tenaga kontrak yang ada saat ini,"bebernya. 

Dirinya, sejak awal tidak menyetujui dan selalu mengkritisi kebijakan Bupati Bangka yang merekrut tenaga kontrak secara masif apalagi dilakukan secara tertutup.  

"Saya dari awal sanga tidak setuju dan selalu mengkritisi kebijakan Bupati Bangka yang merekrut tenaga kontrak secara masif, apalagi dilakukan secara tidak transparan. Dari awal kepemimpinan Bupati Mulkan jumlah tenaga kontrak meningkat drastis dari yang hanya beejumlah 2.150 sampai sekarang ini sudah mencapai 3000an lebih ditambah dgn jumlah GTT/PTT.  Konsekwensinya terhadap anggaran daerah sampai hari ni sekitar Rp.  90 miliyar anggaran APBD tahun 2020 yang lalu terserap untuk menggaji tenaga kontrak tersebut. Sedari awal saya sudah mengawasi dan mengkritisi kebijakan tersebut bahkan melalui komisi 1 DPRD,"ungkapnya. 

Perekrutan tenaga kontrak ini menurutnya memang sudah menjadi rahasia umum.  Bahkan Komisi 1 DPRD Kabupaten Bangka sudah memanggil Kepala Badan Kepegawaian guna menanyakan langsung hal tersebut. 

"Sudah jadi rahasia umum peningkatan jumlah tenaga kontrak secara drastis ini merupakan balas jasa politik kepala daerah kepada relawan, simpatisan, maupun pndukung nya dulu pasca pelaksanaan Pilkada 2018 lalu. Sehingga dilakukan secara masif dan mengabaikan aspek transparansi dan profesionalitas. Sehingga mungkin baru terasa setelah 2.5 tahun masa kepemimpinannya bahwa jumlah honorer atau tenaga kontrak yang besar sangat membebani anggaran daerah sehingga sulit untuk melakukan prioritas kebijakan pada sektor lainnya mengingat anggaran APBD Kabupaten Bangka sangat terbatas,"kritiknya. 

Magrizan menuturkan dengan memangkas atau mengurangi jumlah tenaga kontrak harus lebih dipikirkan lagi oleh pemerintah Kabupaten Bangka karena permasalahan membludaknya jumlah tenaga kontrak ia nilai bermula dari kebijakan Bupati Bangka yang menurutnya kurang cermat dalam menganalisa jumlah dan kebutuhan tenaga kontrak. 

"Seharusnya sedari awal Pemerintah daerah, Bupati lebih berpikir cermat dalam dalam merekrut tenaga kontrak secara besar-besaran. Dengan dalih mengurangi angka pengangguran, rekrutmen tenaga kontrak dilakukan hanya dengan pendekatan berapa banyak jumlah (kuantitatif) tetapi tidak dengan pendekatan kualitatif berdasarkan kebutuhan dan kualitas fungsi dri keberadaan tenaga kontrak tersebut, "kata Magrizan. 
 

Dia menilai dengan adanya pemberlakuan Standar Kineeja Pegawai (SKP) yang menjadi acuan dalam memangkas jumlah tenaga kontrak dirasakan kurang tepat karena pemberlakuan SKP dalam aturan PP No.  30 Tahun 2019 merupakan ranah bagi PNS bukan tenaga kontrak. 

"Kalau acuannya SKP (Standar Kinerja Pegawai) seperti disampaikan sebelumnya, dalam aturan PP No.30/2019 tsb merupakan ranah kebijakan/aturan bagi PNS, bukan untuk tenaga kontrak. Yang jadi pertanyaan berikutnya adalah indikator atau kriteria yang bagaimana dalam menentukan tenaga kontrak tersebut dipangkas atau dikurangi? Dalam rencana kebijakannya nanti apakah Pemda telah membuat aturan tersendiri untuk mengevaluasi dan mengkoreksi standar kinerja tenaga kontrak?,"tanyanya. 

Kebijakan ini menurut Magrizan harus dilakukan secara profesional, adil dan objektif. Apalagi menurutnya seluruh tenaga kontrak yang ada saat ini berasal dari berbagai latar belakang baik usia,  pendidikan,  suku,  kemampuan atau kompetensi maupun kedekatan relasi hubungan dengan pejabat publik setempat yang memiliki akses. 

"Jangan sampai nanti dilakukan secara serampangan dan tidak bijak,  hanya karena dilakukan atas dasar faktor kepentingan politis semata.  Sehingga banyak tenaga kontrak atau honorer yang dirugikan. Karena menurut pendapat saya cukup banyak tenaga kontrak/honorer yang memiliki kemampuan mumpuni dan sesuai kebutuhan yang telah ada sebelum periode pemerintahan Bupati sekarang ini,"jelasnya. 

Ia menyarankan encana kebijakan pengurangan atau pemangkasan tenaga kontrak ini nantinya harus disertai dengan solusi dari Pemda bagaimana nasib tenaga kontrak  ke depan sehingga tidak menjadi polemik. Menurut Anggota DPRD 2 periode ini,  jika Pemda atau bupati tidak memberikan solusi terhadap persoalan ini tentu saja akan memunculkan masalah baru seperti pengangguran. 

"Saat ini masyarakat juga sedang terbebani kesulitan ditengah pandemi Covid 19 yang belum selesai jangan sampai sekarang. Saya pun berharap Pemda dapat melakukan inovasi - inovasi terobosan untuk membuka lapangan kerja baru didaerah , mengadakan pelatihan - pelatihan UMKM dan mendatangkan investasi serta bekerjasama dengan pihak BUMN maupun swasta yang ada di Kabupaten Bangka sehingga lulusan SMA/sederajat maupun perguruan tinggi bisa terserap pada sektor - sektor lapanga kerja yang lain, yang lebih produktif dan tidak bergantung pada pemerintah daerah saja,"sarannya.(rilis/2nd)

Diatas Footer
Light Dark