Kiri Sayap
kanan Sayap Kategori
Dibawah Menu

Satgas Nasional Awasi Mineral Ikutan Timah

RAKYATPOS.COM,PANGKALPINANG - Pemerintah memutuskan akan membentuk satuan tugas (satgas) untuk mengawasi pengelolaan sisa pengolahan  (mineral ikutan) timah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel). Satgas nasional ini, diharapkan dapat merumuskan kebijakan terhadap pengelolaan pemanfaatan mineral ikutan tersebut.

Direktur Tindak Pidana Tertentu Badan Reserse Kriminal (Dittipidter Bareskrim) Polri, Brigjen Pol. Pipit Rismanto menegaskan Bareskrim siap mendukung program pemerintah dengan mulai memperhatikan mineral ikutan timah yang tadinya hanya dinikmati orang tertentu ke depan diharapkan bisa dinikmati masyarakat luas.

"Satgas akan dibentuk, satgas nasional ini outputnya untuk  mengawasi tata kelola mineral ikutan dari timah dalam upaya perbaikan ekonomi nasional,"kata Pipit saat menghadiri pembukaan rakor penanganan limbah pertambangan timah, di Hotel Novotel Bangka, Kamis (8/4/2021).  

Mantan Direskrimsus Polda Babel ini menambahkan, tim nantinya akan merumuskan kebijakan yang saat ini sedang disusun, mana yang perlu diperbaiki dan mana yang perlu dilakukan penegakkan hukum dan diperbaiki untuk meningkatkan ekonomi nasional. Satgas, tegasnya, akan melakukan pengawasan yang komprehensif dari hulu sampai ke hilir, termasuk di titik rawan menyimpang akan diperbaiki.

Berkaca dari pembatalan ekspor oleh PT Citra Alam Lestari (CAL), Pipit menegaskan, pengecekan kadar terhadap mineral ikutan yang dilakukan tim bukan bermaksud menyudutkan pihak surveyor selalu pemeriksa, tetapi sebagai pembanding. "Itu hanya pembanding, nggak masalah dengan surveyor mau Sucofindo, Surveyor Indonesia atau surveyor lain, tapi  siapa yang menjamin 100 persen belum tentu, makanya itu hanya untuk saling bandingkan saja, " jelasnya.

Akan tetapi, tambah dia, jika dari hasil pemeriksaan kementerian terkait ada indikasi yang tidak sama atau permainan, maka Bareskrim akan meminta penjelasan dari surveyor bersangkutan. "Kita lihat dari hasil kalau ada dugaan pidana, Surveyor yang diawal perlu menjelaskan apakah disitu sudah di survey benar atau tidak," tandasnya.

Terpisah, Gubernur Kepulauan Babel, Erzaldi Roesman menyambut baik adanya perhatian pemerintah pusat terhadap pengelolaan sisa dari pengolahan timah ini, yang sebetulnya bernilai tinggi jika betul-betul dimanfaatkan dengan maksimal. "Ini rapat pertama yang akan menjalankan kebijakan pembentukan satgas pengawasan ekspor timah dan mineral ikutan," ujar Erzaldi.

Pekan depan, kata dia, rumusan ini akan dibahas di tingkat eselon I di Kementerian Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves ) dengan kementerian terkait, termasuk Kementerian Perdagangan. Dia berharap, posko pelaksanaan ini ada di Babel jangan di Jakarta karena lokusnya ada di Babel. Serta Babel dijadikan sebagai percontohan pengolahan mineral ikutan.

"Kami minta agar diperhatikan betul masyarakat yang sudah terbiasa mengelola ini, mereka ini bukan nggak tau karena memang aturannya yang abu-abu, tetapi kemudian lantas jangan mematikan usaha mereka," tandasnya.

Perusahaan yang mengelola tersebut, tambah Erzaldi membantu dengan mengumpulkan mineral ikutan. Dengan adanya aturan dan kebijakan baru, ia berharap ini bisa lebih diatur dan jelas. Mantan Bupati Bangka Tengah ini, menambahkan, harapan kedua dari terbentuknya satgas ini adalah berkolaborasi dengan Kementerian Perdagangan terkait kepentingan ekspor impor.

Pemprov Babel, sebutnya sudah melarang aturan perdagangan antarapulau dengan menerbitkan perda pada tahun 2019 lalu, tetapi dengan UU Minerba yang baru, perda ini tidak bisa berlaku karena di undang-undang tersebut diperbolehkan perdagangan antara pulau. Ia mensinyalir melalui perdagangan antarpulau inilah membuka celah untuk ekspor ke negara luar, bukan melalui pintu Babel tetapi dari provinsi lain.

"Semangat bersama kita harus betul-betul bersama satu dan lainnya menggiring kebijakan ini agar manfaat kebijakan ini betul dirasakan masyarakat Babel dan tidak ada peluang kerugian negara, terutama pajak royalti dan DBH," harapnya.

Erzaldi menyayangkan, Babel dengan potensi yang ada ini tidak bisa memanfaatkannya dengan maksimal karena belum ada industri yang mengelola. "Orang taunya Babel provinsi kaya, tetapi ketika ditelusuri, kemampuan fiskal nya tidak tinggi masih rendah, tidak nampak kaya, " sebut dia.

Oleh karena itu, tambah Erzaldi, satgas minta segera lakukan industrialisasi di Babel, dan berharap pemerintah mendorong untuk mengundang investasi. "Daerah nggak bisa investasi, berharap pemerintah mengundang investasi tapi tolong diatur dulu aturannya, selama ini dikuasai PT. Timah,tapi Industri pengolahannya belum ada, ngolah timah aja masih balok dari dulu, " tukasnya menyayangkan.

Ia berharap, setelah ini muncul industri pengolahan yang memang maksimal dan diberikan izin untuk mengelola sisa dari proses pertambangan timah ini, agar memiliki nilai tambah yang maksimal untuk kesejahteraan masyarakat. Selain mengadakan rakor di Novotel, tim juga melakukan kunjungan ke PT CAL dan PT Bersahaja Berkah Bersahabat, melihat proses pemurnian yang dilakukan di dua perusahaan pengolahan tersebut. (nov)

 

 

 

Diatas Footer
Light Dark